TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SOFTSKILL
"VISI DAN MISI CAPRES DAN CAWAPRES DALAM MENGAMATI PEREKONOMIAN "
DiSusun oleh:
FITRI SAURAH.S
{13212011}
FAKULTAS EKONOMI MANAGEMENT
UNIVERSITAS GUNADARMA
2014
Jl. Akses Kelapa Dua, Cimanggis 8719525, 8710561, 8727541 ext. 103,106 Fax : 8710561
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami membahas mengenai
"ANALISIS VISI DAN MISI DARI KE DUA CAPRES DAN CAWAPRES"
Makalah ini dibuat dengan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.
Bogor, 30 JUNI 2014
Penulis
FITRI SAURAH.S
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tinggal menunggu hitungan hari saja. dengan hanya memberikan satu suara, kita akan menentukan indonesia kedepannya. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden kali ini banyak menyita perhatian publik karena hanya ada 2 pasangan capres dan cawapres yang maju, yaitu Probowo-Hatta dan Jokowi-JK, mungkin hal itu juga yang menyebabkan para pendukung begitu fanatik terhadap jagoannya masing-masing. Sehingga banyak sekali black campaign yang meresahkan. Namun, kedua pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dianggap belum memiliki visi nyata untuk dunia pendidikan Indonesia.
Berdasarkan catatan Koalisi Pendidikan yang terdiri dari Sekolah Tanpa Batas, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aktivis Pendidikan, secara umum perpektif pendidikan dalam visi misi kedua capres belum menawarkan sebuah agenda reformasi fundamental untuk merespons krisis pendidikan yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Dalam 10 tahun terakhir, pendidikan di Indonesia memperlihatkan gejala liberalisme dan komersialisasi pendidikan yang makin menguat, biaya pendidikan makin mahal dan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi makin terabaikan.kebijakan pendidikan lebih berorientasi nilai-nilai pasar yang lebih mengutamakan kompetisi, standarisasi, dan angka atau nilai serta penyeragaman kurikulum. Kesemuanya itu menjauhkan dari cita-cita konstitusional untuk mencerdaskan bangsa.
1.2 Rumusan Masalah
Ø Bagaimana membangun Perekonomian Yang BerDaulat Adil dan Makmur
Ø Bagaimana Cara Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan
1.3 Tujuan Penulisan
Ø Untuk mengetahui apakah visi misi capres sudah dapat menghadapi permasalahan perekonomian di indonesia?
Ø Untuk mengetahui apa saja yang harus dibenahi pada permasalahan perekonomian di indonesia
1.4 Manfaat
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah agar menambah wawasan pembaca tentang bagaimana visi dan misi capres mengenai perekonomian di indonesia, serta untuk dapat memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diberikan.
BAB II
PEMBAHASAN
1.Visi dan Misi calon presiden dalam membangun Perekonomian yand BerDaulat Adil dan Makmur.
1. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari Rp 35 juta menjadi minimal Rp 60 juta dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun menuju pertumbuhan diatas 10 persen, dengan strategi pertumbuhan ekonomi tinggi berkualitas melalui peningkatan pertumbuhan melalui sector produksi, sehingga dicapai keseimbangan optimal dengan perkembangan yang dipicu konsumsi.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan indeks Gini dari 0.41 menuju 0,31) dan meningkatkan IPM dari sekitar 75 mencapai 85.
3. Meningkatkan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur untuk industry pengolahan yang padat karya (tekstil, sepatu & alas kaki, elektronik, dan lainnya) dan pembukaan lahan pertanian lahan baru; dan menjadikan BUMN yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.
4. Membangun industry pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional
5. Membangun dan mengembangkan industri nasional: (i) transportasi darat (kereta api, mobil, dan sepeda motor), (ii) transportasi laut (angkutan laut dan angkutan sungai serta penyeberangan), (iii) transportasi udara (pesawat terbang), (iv) alat berat dan alat mesin pertanian.
6. Mengambil kebijakan pro-aktif dalam menjaga stabilitas sector keuangan, melalui pengurangan resiko instabilitas dari internal maupun eksternal sector keuangan.
7. Membangun Kawasan Ekonomi khusus (KEK) keuangan yang terintegrasi dengan pariwisata, property, pendidikan, industry kreatif, jasa-jasa dan ritel komersial. Investasi pemerintah dianggarkan sekitar USD 2.25-3 milyar selama 7 tahun.
8. Menyelenggarakan APBN yang pro-rakyat. Dari sisi penerimaan, meningkatkan penerimaan Negara dari pajak dari sekitar 12 persen hingga 16 persen rasio PDB dengan melaksanankan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan system perpajakan yang lebih adil; serta menekan pemborosan dan inefisiensi pengeluaran anggaran.
9. Dari sisi belanja Negara, menjadikan belanja Negara bukan sekedar sebagai sumber pertumbuhan, tapi juga sebagai alat pemerataan:
10. Dari sisi pembiayaan:
11. Memperbaiki daya saing dunia usaha dalam menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN dan persaingan global,
12. Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan perbankan/keuangan syariah dan industry kreatif muslimah dunia; serta membangun kampung kreatifitas bagi pelaku industry kreatif di berbagai kota/kabupaten yang potensial.
2.Bagaiman cara Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan di indonesia
1. Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industry kecil dan menegah
2. Mendorong perbankan nasional dan keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industi kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.
3. Mendirikan bank tani dan nelayan yang secara khusus melayani kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.
4. Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional serta menkonsolidasikan belanja Negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional.
5. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk termasuk buruh imigran (TKI?TKW).
6. Mengalokasikan dana APBN minimal 1 M rupiah per desa/kelurahan per tahun langsung ke desa/kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 program desa, yaitu: (i) jalan, jembatan, dan irigasi desa & pesisir, (ii) listrik dan air bersih desa, (iii) koperasi desa, BUMDES, BUMP, dan lembanga keuangan mikro, (iv) lumbung desa, (v) pasar desa, (vi) klinik dan rumah sakit desa, (vii) mendirikan lembaga tabung haji, (viii) mempercepat performa agrarian untuk menjamin kepemilikan tahan rakyat, menigkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.
BAB III
PENUTUP
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tinggal menunggu hitungan hari saja. Namun, kedua pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dianggap belum memiliki visi nyata untuk dunia pendidikan Indonesia. jawaban yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih bersifat reaktif, sekedar merespons berbagai permasalahan di permukaan, dan kurang mendalam. Visi misi capres belum dibuat secara komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian di indonesia
DAFTAR PUSTAKA
